Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp16 juta per bulan tidak benar. Menurutnya, besaran honorarium yang dibahas pemerintah justru setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), jauh di bawah angka yang beredar di media sosial.
Purbaya: Angka Rp16 Juta Terlalu Besar dan Tidak Masuk Akal
Dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026), Purbaya membantah keras adanya slip gaji yang beredar di media sosial yang mencantumkan total penghasilan Rp16,25 juta per bulan ditanggung APBN selama dua tahun. "Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya," tegasnya.
Menteri Keuangan mengakui belum mengetahui nominal UMP terbaru secara pasti, namun memastikan angkanya tidak akan mencapai Rp16 juta. "Saya denger UMP lebih sedikit aja masih ketinggian, tapi enggak sampai segitu," ujarnya.
Skema Penggajian Masih dalam Tahap Pembahasan
Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran gaji manajer KDMP secara final. Keputusan resmi akan dikeluarkan setelah seluruh proses pembahasan selesai.
"Nanti kan belum putus (besaran gaji), begitu putus, begitu selesai baru kita lihat. Tapi sudah kita tentukan (skemanya)," jelas Bendahara Negara itu.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menyetujui skema penggajian yang dinilai terlalu tinggi dan membebani keuangan negara. "Jadi kita belum lihat angkanya, tapi enggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita enggak setujui aja. Selesai, tadi UMP katanya UMP ya, sementara itu," tambah Purbaya.
Fakta di Balik Isu Slip Gaji KDMP
Sebelumnya, beredar informasi di media sosial mengenai slip gaji diduga milik manajer Kopdes Merah Putih dengan rincian besar gaji Rp16,25 juta per bulan. Dana tersebut diklaim berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode dua tahun. Klarifikasi dari Menteri Keuangan ini diharapkan menjawab kebingungan publik terkait beban fiskal program prioritas ini.
Kesimpulan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan gaji manajer Kopdes Merah Putih akan mengacu pada standar UMP, bukan angka fantis Rp16 juta yang viral. Keputusan final soal nominal pasti akan diumumkan setelah proses pembahasan teknis selesai, dengan prinsip efisiensi dan kesehatan fiskal negara tetap dijaga.
